Contoh Makalah Hukum Perdata-Hukum Keluarga

KATA PENGANTAR

Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang mana atas limpahan rahmat, hidayah serta inayah Nya sehingga kami dapat menyelesaikan  tugas makalah ini tanpa suatu halangan yang berarti. Tidak lupa sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjunan Nabi besar Muhammad SAW.

Adapun tujuan dari penyusunan makalah kami ini ”Hukum Keluarga” dengan membahas mengenai bagaimana hukum keluarga yang terdapat pada keluarga. Dengan membuat tugas ini kami harapkan mampu menerapkan serta mengembangkan hukum yang terdapat pada keluarga.

Kami menyadari dalam penyusunan makalah ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Maka dari itu, kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi terciptanya makalah yang lebih baik selanjutnya. Dan semoga dengan hadirnya makalah ini dapat memberi manfaat bagi pembaca sekalian.

                                                                                                                Cimahi,  5 Desember 2013

                                                                                   

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

KATA PENGANTAR....................................................................................... i

DAFTAR ISI ...................................................................................................... ii

BAB I PENDAHULUAN .................................................................................. 1

A.    Latar Belakang ......................................................................................... 1

B.     Rumusan Masalah .................................................................................... 2

C.     Tujuan ....................................................................................................... 2

BAB II PEMBAHASAN ................................................................................... 3

A.    Pengertian Keturunan ............................................................................... 3

B.     Keturunan ................................................................................................. 5

C.     Kekuasaan Orang Tua .............................................................................. 9

D.    Perwalian .................................................................................................. 13

E.     Pendewasaan ............................................................................................ 19

F.      Pengampuan ............................................................................................. 23

G.    Orang yang Hilang ................................................................................... 28

BAB III KESIMPULAN.................................................................................... 30

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A.    Latar Belakang

Terbentuknya suatu keluarga itu karena adanya perkawinan. Perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk sebuah keluarga (rumah tangga) yang bahagia. Sehingga keluarga dalam arti sempit artinya yaitu sepasang suami istri dan anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan itu, tetapi tidak mempunyai anak juga bisa dikatakan bahwa suamii istri merupakan suatu keluarga.

 Selain itu definisi hukum keluarga secara garis besar adalah hukum yang bersumber pada pertalian kekeluargaan. Pertalian kekeluargaan ini dapat terjadi karena pertalian darah, ataupun terjadi karena adanya sebuah perkawinan. Hukum keluarga merupakan aturan-aturan atau peraturan hukum yang timbul dan mengatur pergaulan hidup orang atau perorangan dalam keluarga.

Di dalam hukum keluarga mencakup hubungan hukum antar orang (perorang) dalam keluarga. Dalam hukum keluarga antara orang (perorang) mengatur hak dan kewajibannya di dalam hukum keluarga mulai dari orang itu dilahirkan sampai meninggal dunia.  Di dalam hukum keluarga pun mengatur hubungan antara orang tua dan anak-anaknya, hubungan mencakup harta kekayaan dan lainnya.

  

B.     Rumuasan Masalah

a.       Apa maksud dari Hukum Keluarga itu?

b.      Bagaimana Pengertian Keturunan itu?

c.       Bagaimana Kekuasaan Orang Tua itu?

d.      Bagaimana Perwalian itu?

e.       Apa yang di maksud dari Pendewasaan itu?

f.       Apa yang di maksud dari Pengampuan itu?

g.      Bagaimana Orang yang Hilang itu?

C.    Tujuan

a.       Untuk mengetahui Hukum Keluarga.

b.      Untuk mengetahui Pengertian Keturunan.

c.       Untuk mengetahui dari Kekuasaan Orang Tua.

d.      Untuk memahami dari Perwalian.

e.       Untuk lebih mengetahui dari Pendewasaan.

f.       Untuk memahami dari Pengampuan.

g.      Untuk mengetahu dari Orang yang Hilang.

BAB II

PEMBAHASAN

A.           Pengertian Hukum Keluarga

Hukum keluarga berasal dari terjemahan kata familierecht (Belanda) atau Law of Familly (Inggris) kelurag dalam arti sempit adalah orang seisi rumah, anak istri, sedangkan dalam arti luas keluarga berarti sanak saudara atau anggota kerabat dekat. Ali affandi mengatakan bahwa keluarga sebagai keseluruhan ketentuan yang mengatur hubungan hukum yang bersangkutan dengan kekeluargaan sedarah dan kekeluargaan karena perkawinan (perkawinan,  kekuasaan orang tua, perwalian, dan pengampunan).

Ada dua pokok kajian dalam definisi hukum keluarga yang dikemukakan oleh Ali affandi yaitu mengatur hubungan hukum yang berkaitan keluarga sedarah dan perkawinan.

1.      Keluarga sedarah, dan

2.      Perkawinan

Pertalian keluarga karena keturunan disebut keluarga sedarah artinya sanak saudara yang senenek moyang. Keluarga sedarah ini ada yang ditarik menurut garis bapak yang disebut matrinial dan ada yang ditarik menurut garis ibu dan bapak disebut parental dan bilateral. I

Pertalian keluarga karena perkawinan disebut keluarga semenda. Artinya sanak saudara yang terjadi karena adanya ikatan perkawinan, yang terdiri dari sanak saudara suami dan sanak saudara istri. Sdangkan pertalian keluarga karena adat disebut  keluarga adat, artinya yang terjadi karena adanya ikatan adat, misalnya saudara angkat.

pada dasarnya sumber hukum keluarga dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu sumber hukum tertulis dan tidak tertulis. Sumber hukum keluarga tertulis adalah sumber hukum yang berasal dari berbagai peraturan perundang-undangan, yurisprudensi dan traktat. Sedangkan sumber hukum yang tidak tertulis adalah sumber hukum yang tumbuh dan perkembang dalam kehidupan masyarakat. Sumber hukum keluarga tertulis adalah :

1.      Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

2.      Peraturan perkawinan campuran

3.      Ordonasi perkawinan Indonesia

4.      UU Nomor 32 Tahun 1954 tentang pencatatan nikah, talak,

5.      UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

6.      PP Nomor 9 Tahun 1974 tentang peraturan pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

7.      PP Nomor 10 Tahun 1983 Nomor 45 Tahun 1990 tentang ijin perkawinan dan penceraian bagi pegawai negri sipil.

Selain itu yang tujuh ini menjadi sumber hukum keluarga tertulis adalah inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang kompilasi hukum islam di Indonesia. Kompilasi hukum islam ini hanya berlaku bagi orang-orang yang beragama islam.

B.                Keturunan

Menurut definisi keturunan ialah hubungan darah antara anak dengan ayah ibunya. Dalam arti yang luas, keturunan adalah hubungan darah antara seorang anak dengan ayah ibu dan nenek moyangnya. Sementara itu Undang-Undang ada yang menganggap sah hubungan tersebut namun terdapat pula Undang-Undang yang menganggapnya tidak sah. Anak-anak yang tumbuh atau dilahirkan sepanjang perkawinan ayah ibunya akan disebut dengan anak-anak sah (wettige atau echie kinderen), sedangkan anak-anak yang dilahirkan dari ayah ibu yang tidak terikat dalam suatu perkawinan disebut dengan anak-anak tidak sah atau anak-anak luar kawin atau anak-anak alami (onwettige, onechte, naturlijke kinderen).

Dalam keturunan anak-anak terbagi dalam beberapa bagian yaitu;

a.        Anak Sah, dan

b.      Anak tidak sah atau anak luar kawin atau anak alami.

Anak sah (wettige kinderen) ialah anak yang dianggap lahir dari perkawinan yang sah antara ayah dan ibunya. Kepastian, seorang anak sungguh-sungguh anak ayahnya tentunya sukar didapat. Pasal 250 dalam BW menentukan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan atau tumbuh sepanjang perkawinan, sehingga memperoleh suami ibunya sebagai ayahnya. Dalam hal ini berarti, anak tersebut adalah anak sah dari ibu dan suami ibunya, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk dapat disebut anak sah harus memenuhi yaitu; Dilahirkan, dan Tumbuh sepanjang perkawinan.

Bilamana kita membandingkan kita membandingkan antara pasal 250 BW dengan pasal 251 BW maka dapat disimpulkan bahwa indonesia lebih  mengutamakan saat anak itu ditumbuhkan. Menurut ketentuan pasal 251 BW keabsahan seorang anak yang dilahirkan sebelum hari yang ke 180 setelah perkawinan dilangsungkan, maka sebagai suami, ia boleh menyangkal keabsahan anak tersebut. Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa masa kehamilan (zwangerschapsperiode) yang dianggap paling pendek, yaitu 180 hari sedangkan pasal 225 ayat 1 BW menyatakan bahwa anak yang dilahirkan 300 hari setelah perkwainan dibubarkan, adalah tidak sah.

Menurut ilmu kedokteran sejak zaman romawi, masa kehamilan paling panjang adalah 300 hari, sehingga logikanya anak tersebut ditumbuhkan setelah perkawinan bubar. Jadi menurut ketentuan perundang-undangan suami dianggap sebagai ayah sah dari anak-anak yang dilahirkan oleh istrinya diantar hari dilangsungkannya hari perkwaninan sampai dengan hari ke 300, atau terhitung dari bubarnya perkwainan (299 hari). Selanjutnya ayah atau suami dapat juga menyangkal sahnya anak dengan alasan istrinya telah berzina dengan lelaki lain, apabila kelahiran anak itu dissembunyikan.

Disini seorang ayah harus membuktikan bahwa istrinya telah berzina dengan lelaki lain dalam waktu antara 180 dan 300 hari sebelum kelahiran anak itu. Tenggang waktu dalam penyangkalan ialah 1 bulan jika si ayah berada ditempat kelahiran, 2 bulan sesudah ia kembali jikalau ia sedang berpergian waktu anak dilahirkan atau 2 bulan setelahnya ia mengetahui tentang kelahiran anak, jika kelahiran itu disembunyikan. Apabila tenggang waktu tersebut telah lewat, si ayah itu tak dapat lagi mengajukan penyangkalan terhadap anaknya.

Suami tidak dapat menyangkal keabsahan anak yang dilahirkan sepanjang perkawinan, kecuali didalam 4 hal yaitu;

1.      Bilamana anak dilahirkan sebelum hari ke 180, terhitung sejak hari dilangsungkannya perkwaninan. Suami dapat menyangkal keabsahan anak yang dilahirkan oleh istri,

a.       Bilamana suami sebelum perkawinan telah mengetahui bahwa istrinya telah mengandung (pasal251 sub 1 B.W);

b.      Bilamana sumai telah ikut hadir, ketika akta kelahiran dibuat dan ia telah menandatanganinya atau bila akta tersebut membuat pertanyaan dari suami bahwa ia tidak dapat menandatanganinya (pasal 251 sub 2 B.W);

c.       Bilamana anak dilahirkan dalam keadaan tidak hidup (pasal 251 sub 3 B.W).

2.      Bilamana suami sejak hari ke 300 sampai 180 sebelum lahirnya anak, baik karena pisah, maupun sebagai akibat suatu kebetulan, sehingga berada dalam ketidakmungkinkan untuk bersetubuh dengan istrinya secara nyata (pasal 252 B.W).

3.      Jika istri berbuat overspel dan menyembunyikan kelahiran anak itu, terhadap suaminya (pasal 253 B.W).

4.      Bila anak dilahirkan 300 hari setalah hari putusan pisah meja dan tempat tidur memperoleh kekuatan tetap (pasal 254 B.W).

 

                       

Anak tidak sah

Anak luar kawin hasil perselingkuhan

                                 

                                               

Anak tidak sah atau anak diluar kawin digunakan dalam dua arti dalam undang-undang yaitu;

a.       Dalam arti luas adalah anak-anak yang dilahirkan diluar perkawinan termasuk didalamnya anak hasil perselingkuhan (overspelig),

b.      Dalam arti sempit adalah anak-anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang bukan anak-anak hasil perselingkuhan.

Undang-Undang mengenal dua jenis pengakuan anak yaitu;

a.       Pengakuan dengan suka rela

Pengakuan adalah suatu pernyataan kehendak yang dilakukan oleh seseorang menurut cara-cara yang ditentukan oleh undang-undang bahwa ia adalah ayah (ibu) dari seorang anak yang dilahirkan diluar perkawinan.

b.      Pengakuan paksaan

Pengakuan ini adalah keputusan pengadilan yang menetapkan perihal ibu atau ayah seorang anak luar nikah. Jadi, keputusan yang demikian tidak mungkin diperuntukan bagi anak-anak hasil perselingkuhan. Menurut ketentuan BW seorang anak luar kawin yang tidak diakui oleh ibunya tidak akan menimbulkan hubungan perdata dengan ibunya (lihat pada pasal 43 undang-undang 1 tahun 1974) yang justru menyatakan keadaan sebaliknya. Pasal 287ayat 1 BW menyatakan bahwa menyelidiki perihal ayah ari seorang anak adalah dilarang.

C.    Kekuasaan Orang Tua

Masalah kekuasaan orang tua yang berupa hak dan kewajibannya menurut pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa “Kedua orang tua wajib unutk memelihara dan mendidik anak-anak mereak dengan sebaik-baiknya. Kewajiban itu berlaku sampai anaknya menikah atau dapat berdiri sendiri walaupun hubungan hukum perkawinan antara kedua orang tuanya telah putus. Kalau seorang anak telah dewasa, manurut kemampuannya ia wajib memelihara orang tua dan keluaraga dalam garis lurus keatas kalau mereka memerlukan bentuan (Pasal 46).

Kekuasaan orang tua (ouderlijke macht) KUHS pasal 198 dan seterusnya. Setiap anak wajib hormat dan patuh pada rang tuanya, sebaliknya orang tua wajib memelihara dan memberi bimbingan anak-anaknya yang belum cukup umur sesuai dengan kemampuannya masing-masing.

Setiap anak yang belum dewasa (Belum 21 Tahun dan tidak lebih dahulu tidak kawin) dianggap tidak cakap bertindak (Handelingsonbackwaam) dalam lalu lintas hukum oleh undang-undang mereka ditentukan tidak dapat mengadakan persetujuan-persetujuan, maka itu orang tualah yang wajib menyelengarakan segala kebutuhannya. Akan tetapi bagi anak yang telah berusia 20 tahun dapat mengajukan permintaan penrnyataan dewasa (venia aetatis handlichting) kepada menteri kehakiman.

Semua anak yang masih dibawah umur (belum berumur 21 tahun atau belum kawin) berada dibawah kekuasaan orang tua. Artinya, bahwa selama sianak itu belum dewasa maka orang tua mempunyai kewajiban untuk memelihara, mendidik, memberi nafkah hingga anak-anak itu dewasa atau sudah kawin. Sebaliknya, sianak juga wajib patuh terhadap orang tua dan apabila anak itu telah berkeluarga wajib membantu perekonomian orang tua yang tidak mampu menurut garis lurus keatas.

Seorang anak yang belum mencapai usia 18 Tahun atau belum pernah menikah, diirnya berada kekuasaan orang tua. Orang tua mewakili anak mengenai segala perbuatan hukum yang dilakukan, kecuali perbuatan hukum yang memerlukan penyasuai dipengadilan. Pasal 48 menyatakan bahwa “orang tua tidak diperbolehkan atau menggdaikan barang-barang tetap yang dimilki anaknya yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepantingan anak itu menghendakinya”.

Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap anak atas permintaan.

a.       Orang tua yang lain (dalam penceraian)

b.      Keluarga anak dalam garis lurus keatas

c.       Saudara kandunng yang sudah dewasa

d.      Penjabat yang berwenang dengan keputusan pengadilan.

Kepada orang tua dibebankan wajib nafkah (kewajiban alimentasi) yaitu kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya yang belum cukup umur, demikian sebaliknya anak-anak yang telah dewasa wajib memlihara orang tunya dan keluarganya menurut garis lurus keatas yang dalam keadaan tidak mampu.  

Kekuasaan orang tua ini berlaku selama ayah dan ibunya masih hidup dalam perkawinan, meraka mempunyai hak menikmati hasil harta benda anak-anaknya. Kekuasaan orang tua itu berhenti apabila:

1.      Anak tersebut telah dewasa (sudah berusia 21 tahun)

2.      Perkawinan orang tua putus

3.      Kekuasaan orang tua dipecat oleh hakim, misalnya karena pendidikannya buruk sekali

4.      Pembebasan dari kekuasaan orang tua, misalnya kelakuan sianak luar biasa nakalnya hingga orang tuanya tidak berdaya lagi.

Pada umunya seorang anak yang masih dibawah umur tidak cakap atau bertindak sendiri. Berhubung dengan itu ia harus diwakili orang tuanya.

Jadi segala hak dan kewajiban yang timbul antar anak dengan orang tua seperti akibat dengan kekuasaan bapak terhadap sianak dan harta bendanya, pembebasan dan pemecatan kekuasaan orang tua, kewajiban timbal balik orang tua dan anak tersebut kesemuanya diatur dalam peraturan tentang kekuasaan orang tua.

Kekuasaan orang tua itu tidak saja meliputi diri si anak, tetapi juga meliputi benda atau kekayaan sianak itu. Apabila sianak mempuyai kekayaan sendiri, kekayaan ini diurus oleh otang yang melakukan kekuasaan orang tua itu. Hanya lah dalam hal ini diadakan pembatasan oleh Undang-Undang, yaitu mengenai benda-benda yang tak bergerak, surat-surat sero (Effecten)  dan surat-surat penagihan yang tidak boleh dijual sebelum dapat dijual ijin dari hakim.

Orang tua mempuyai benda atau kekayaan yang belum dewasa, yaitu mereka berhak untuk menikmati hasil atau bunga dari benda atau kekayaan si anak. Dari peraturan ini dikecualikan kekayaan yang diperoleh sianak sendiri dari pekerjaan dan kerajinannya sendiri. Sebaliknya pada orang tua mempunyai kekayaan anaknya itu diletakan beban seperti seorang yaitu ia wajib memlihara dan menjaga benda itu sebaik-baiknya, sedangkan biaya pemeliharaan dan pendidikan si anak harus dianggap sebagai imbalan. 

Orang yang melakukan kekuasaanorang tua, dapat dibedakan dari kekuasaan tersebut (ontheven) berdasarkan ia tidak cakap (ongeschikt) atau tidak mampu (onmachtig) untuk melakukan kewajiban memelihara dan mendidik anaknya. Yang dimaksudkan oleh Undang-Undang suatu pernyataan bahwa seorang ayah tau ibu mempuyai sifat-sifat yang menyebabkan ia tidak lagi dapat dianggap cakap untuk melakukan kekuasaan orang tua.

Ontheffing ini hanya dapat dimintakan oleh dewan perwakilan tau kejaksaan dan tidak dapat dipaksakan jika si ayah atau di ibu melawannya. Selanjutnya dapat juga dimintakan pada hakim supaya orang tua itu dicabut kekuasaanya, berdasarkan alasan-alasan yang ditentukan oleh Undang-Undang. Alasan itu antara lain jikalau ornag tua itu salah mempergunakan atau sangat melalaikan kewajibannya sebagai orang tua, berkelakuan buruk, dihukum karena sesutu kejahatan yang ia lakukan bersama-sama dengan anaknya atau dihukum penjara selama dua tahun atau lebih.

Berlainan dengan Ontheffing ialah pencabutan kekuasaan (ontztting). Ini dapat dimintakan oleh siistri terhadap suaminya atau sebaliknya, selanjutnya dapat pula dimintakan oleh anggota-anggota keluarga terdekat.

D.    Perwalian (Voogdij)

Perwalian (Voogdij) adalah pengawasan terhadap anak yang dibawah umur, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua serta pengurusan benda atau kekayaan anak tersebut di atur oleh Undang-Undang. Dengan demikian, berada dibawah perwalian. Anak yang berada dibawah perwalian, adalah:

a)      Anak sah yang kedua orang tuanya yang telah dicabut kekuasaannya sebagai orang tua;

b)      Anak sah yang telah kedua orang tuanya cerai

c)      Anak yang lahir diluar perkawinan (Natuurlijk kind).

Perwalian pada umumnya, diatur dalam( pasal 331 sampai dengan 334 B.W). Seperti tersebut di bawah ini:

I.                   Asas tak dapat dibagi-bagi (Ondeelbaarheid)

Pada setiap perwalian hanya ada satu orang wali saja (pasal 331 B.W). Asas tak dapat dibagi-bagi (Ondeelbaarheid) ini mempunyai perkecualian dalam 2 hal, yaitu:

1.      Bila perwalian dilakukan oleh ibu sebagi orang tua yang terlama (Langstlevende Ouder) bila ia kawin lagi, suaminya menjadi wali peserta (Medevoogd, pasal 351 B.W); dan

2.      Bila dirasa perlu dilakukan menunjukan seorang pelaksana pengurusan (Bewindvoerder) yang mengurus harta kekayaan Minderjarige diluar indonesia berdasarkan pasal 361 B.W.

II.                Asas kesepakatan dari keluarga

Keluarga harus diminta kesepakatannya mengenai perwalian. Bila keluarga tidak ada, maka tidak diperlukan kesepakatan. Apabila sesudah ada pemanggilan pihak keluarga tidak datang menghadap, maka dapat dituntut berdasarkan ketentuan pasal 524 KUHP.

III.             Orang-orang yang dipanggil menjadi wali

Terdapat 3 jenis perwalian, yaitu:

1.      Perwalian oleh suami atau istri yang hidup terlama Langstlevende echtgenoot (pasal 345 sampai dengan pasal 354 B.W.);

Ketentuan yang penting tercantum dalam pasal 345 B.W yang menyatakan bahwa orang tua yang hidup terlama (Langstlevende ouder) dengan sendiri menjadi wali. Ketentuan ini tidak mengadakan perkecualian suami istri yang hidup terpisah, karena perkawinan yang bubar oleh perceraian atau pisah meja atau pisah tempat tidur. Jadi, apabila ayah menjadi wali setelah perceraian dan kemudian meninggal dunia, maka dengan sendirinya (Van rechtswege) ibu menjadi wali atas anak tersebut. Pada dasarnya tidak terdapat perbedaan yang prinsip. Perbedaannya hanya ada dalam 2 hal yaitu: Curator (pasal 348 B.W) dan pada perkawinan baru.

Perwalian atas anak luar kawin yang diakui selalu berada di bawah perwalian. Oleh karena kekuasaan orang tua hanya ada bila terdapat perkawinan, maka seorang anak luar kawin yang diakui dengan sendirinya (menurut hukum/ Van rechtswege) berada di bawah perwalian ayah atau ibu yang telah mengakuinya. Kecuali, bila ayah ibu dikecualikan untuk menjadi wali atau kehilangan hak untuk menjadi wali (pasal 353 ayat 1 B.W).

2.      Perwalian yang ditunjuk oleh ayah atau ibu dengan suatu testamen atau akte khusus, dalam masalah perwalian atas penunjukan ayah atau ibu, sebenarnya tidak ada hal-hal penting yang perlu mendapat sorotan khusus. Pasal 355 ayat 1 B.W. Menentukan bahwa masing-masing orang tua yang melakukan kekuasaan orang tua atau menjalakan perwalian atas seorang anak atau lebih, berhak mengangkat seorang wali atas anak-anak itu bila sesudah ia meninggal dunia perwalian itu tidak terdapat pada orang tua yang lin, baik dengan sendirinya ataupun karena putusan hakim seperti termaksud dalam pasal 353 ayat 5 B.W. Dengan kata lain, masing-masing orang tua yang menjadi wali atau memegang kekuasaan orang tua berhak mengangkat wali bila perwalian memang masih terbuka.

3.      Perwalian yang diangkat oleh hakim, dalam pasal 359 B.W. telah menentukan bahwa pengadilan akan menunjuk seorang wali bagi semua minderjarigen yang tidak berada dibawaj kekuasaan orang tua, serta diatur perwaliaannya secara sah. Hakim akan mengangkat seorang wali setelah mendengar pendapat atau memanggil keluarga sedarah (bloedverwanted) atau semenda / periparan (aangehuwden).

Dalam ayat 2 pasal tersebut dikatakan bahwa bila seorang tidak mungkin melakukan kekuasaan orang tua atau perwalian, maka Pengadilan Negeri akan mengangkat seorang wali sementara selama orang tua atau wali yang dimaksud tidak dapat melakukan kekuasaannya sampai pihak yang berkepentingan (orang tua atau wali) tersebut meminta kembali haknya.

Pengangkatan seorang “wali sementara” dilakukan pula apabila hidup matinya ayah atau ibunya tidak diketahui atau dalam hal tidak diketahui kediamannya (pasal 359 ayat 3 B.W.).

Berkaitan dengan 2 hal tersebut diatas, maka dalam pengangkatan seorang wali sementara, kekuasaan orang tua menjadi tertunda (pasal 359 ayat 6 B.W.).

IV.             Orang yang berwenang menjadi wali

1.      Pengecualian menjadi wali

Pada asasnya dapat diterangkan bahwa setiap orang yang tidak dikecualikan oleh undang-undang berwenang menjadi wali. Akan tetapi, pasal 379 B.W. menyebutkan 5 golongan orang yang dikecualikan atau yang tidak boleh menjadi wali, yaitu:

a)      Orang-orang sakit ingatan (krankzinnigen):

b)      Minderjarigen:

c)      Orang yang diletakkan dibawah pengampunan (curatele):

d)     Mereka yang dipecat atau dicabut (ontzet) dari kekuasaan orang tua atau perwalian atas penetapan pengadilan;

e)      Para ketua, wakil ketua, sekertaris Balai Harta Pengadilan, kecuali atas anak-anak tiri pejabat-pejabat itu sendiri.

2.      Wewenang seorang istri menjadi wali.

Didalam pasal 332.b (1) B.W. dikatakan bahwa seorang istri tidak dapat menerima perwalian tanpa bantuan atau pendampingan (bijstand) ataupun izin tertulis dari suaminya.

3.      Wewenang badan hukum menjadi wali.

Sehubungan dengan kewewenangan perhimpunan, yayasan, dan lembaga-lembaga sebagai wali atas penunjukan bapak atau ibu, maka dalam pasal 355 (2) B.W. dikatakan bahwa badan hukum tidak boleh diangkat sebagai wali, kecuali bila perwaliaan itu diperintahkan oleh Pengadilan.

V.                Kewajiban menerima perwalian

Kewajiban menerima perwalian diatur dalam pasal 332 B.W. yang menetapkan bahwa pada umumnya setiap orang wajib menerima pengangkatan sebagai wali. Tetapi, B.W. mengadakan pengecualian yang dapat dibedakan dalam 2 golongan, yaitu:

1.      Yang tidak mempunyai kewajiban menerima pengangkatan sebagai wali.

2.      Orang-orang yang dapat minta pembebasan untuk diangkat sebagai wali.

VI.             Mulainya perwalian

Didalam pasal 331.a B.W., ditentukan mulai berlakunya perwalian untuk disetiap jenis perwalian, yaitu: bagi wali yang diangkat oleh hakim (datieve voogdij) dimulai pada saat pengangkatan, bila ia hadir dalam pengangkatannya itu.

VII.          Hal melakukan perwalian (uitoefening der voogdij)

Pengawasan atas diri orang yang memerlukan perwalian (pupil). Pasal 383 ayat 1 B.W. menetapkan bahwa wali harus menyelenggarakan pemeliharaan dan pendidikan (onderhoud en opvoeding) atas minderjarige itu sesuai dengan kekayaan minderjarige itu sendiri.

VIII.       Barang-barang yang tak termasuk pengawasan wali (pasal 385 ayat 2 B.W.)

Barang-barang itu pada pokoknya adalah barang-barang yang dihadiahkan atau diwariskan kepada pupil dengan ketentuan bahwa barang-barang itu akan diurus oleh seorang atau beberapa orang pengurus (bewindvoerders).

IX.             Tentang tugas kewajiban wali

Pada waktu wali memulai dengan tugasnya, yang mempunyai kewajiban-kewajiban seperti berikut: kewajiban memberitahukan kepada Balai Harta Peninggalan (pasal 368 B.W.) dengan sangsi bahwa wali dapat dipecat (ontzet) dan dapat diharuskan membayar semua biaya, biaya dan bunga bila pemberitahuan tersebut tidak dilaksanakan.

X.                Berakhirnya perwalian

Berakhirnya perwalian dapat ditinjau dari 2 segi, yaitu: dalam hubungan dengan keadaan anak dan dalam hubungan dengan tugas wali. Didalam pasal 380 B.W. disebutkan 10 alasan untuk memintakan pemecatan atau (ontzetting) yaitu: bila wali itu berkekuatan buruk (slecht levensgedrag), bila dalam menunaikan perwaliannya wali menampakkan ketidak cakapannya atau menyalahgunakan kekuasaannya atau mengabaikan kewajibannya, dan bila mana wali itu telah dipecat dari perwaliaan yang berdasarkan nomber a dan b di atas atau telah dipecat dari kekuasaan orang tua berdasarkan pasal 319.a (2) nomber 1 dan 2 B.W.

XI.             Perhitungan dan tanggung jawab

Pasal 409 B.W. menentukan bahwa di setiap akhir perwalinnya, seorang wali wajib mengadakan perhitungan tanggung jawab penutup. Perhitungan itu dilakukan dalam hal perwalian yang sama sekali dihentikan, yaitu kepada minderjarige atau kepada ahli warisnya.

XII.          Wali pengawas

Pengangkatan wali pengawas selalu terjadi dalam setiap perwalian. Wali wajib menjaga adanya wali pengawas (pasal 368 B.W.). Sebagaimana dikatakan di atas, bila wali tidak memberitahukan kepada Balai Harta Peninggalan tentang terjadinya perwalian, maka wali itu dapat dicepat.

E. Pendewasaan   

            Pendewasaan  (handlichting) merupakaan suatu pernyataan bahwa seseorang yang belum mencapai usia dewasa atau untuk beberapa hal tertentu di persamakan kedudukan hukumnya dengan seorang yang telah dewasa. Misalnya saja dalam hal mengurus perusahaan. Pendewasaan itu dapat di berikan atas keputusan pengadilan bagi yang telah berusia 18 tahun. Selain itu pula pendewasaan adalah suatu upaya hukum yang di gunakan untuk meniadakan keadaan minderjarigheid, baik untuk keseluruhannya, maupun hal-hal tertentu.

            Dalam hal-hal yang sangat penting, ada kalanya di rasa perlu untuk mempersamakan sorang anak yang masih di bawah umur dengan seorang yang sudah dewasa, agar anak tersebut dapat bertindak sendiri di dalam pengurusan kepentingan-kepentingannya. Untuk memenuhi keperluan ini, di adakannya peraturan tentang “handlichting,” ialah suatu pernyataan tentang seorang yang belum mencapai usia dewasa sepenuhnya atau hanya untuk beberapa hal saja di persamakan dengan seorang yang sudah dewasa. Permohonan untuk di persamaakan sepenuhnya dengan seorang yang sudah dewasa, dapat di ajukan oleh seorang anak yang sudah mencapai umur 20 tahun kepada Presiden, dengan melampirkan surat kelahiran atau lain-lain bukti yang menyatakan, ia telah mencapai umur tersebut. Presiden akan memberikan keputusannya setelah mendapat nasihat dari Mahkamah Agung yang untuk itu akan mendengar orang-orang tua anak tersebut dan lain anggota keluarga yang di anggapnya perlu. Begitu pula dalam hal si pemohon berada di bawah perwalian, wali dan wali pengawas akan di dengar juga.

            Apabila pemohonan di luluskan, si pemohon tersebut memperoleh kedudukan yang sama dengan seorang dewasa. Hanyalah dalam soal perkawinan terdapat orang itu masih berlaku pasal-pasal 35 dan 37 B.W. perihal pemberian izin, yaitu ia masih juga harus mendapat izin dari orang tuanya, atau dari hakim dalam hal izin orang tua itu dapat di ganti dengan perizinan hakim. Pernyataan persamaan yang hanya meliputi beberapa hal saja, misalnya yang berhubungan dengan pengurusan suatu perusahaan, dapat di berikan oleh Pengadilan Negri pada seorang anak yang sudah mencapai umur 18 tahun.

            Bila undang-undang menentukan bahwa seseorang di anggap meerderjarig sejak berumur 21 tahun, maka ia harus mencapai umur itu untuk dapat bertindak dalam lalu lintas hukum. Di samping itu, undang-undang masih menentukan juga umur-umur lain yang lebih rendah dari 21 tahun yang memberikan kemungkinan kepada orang-orang untuk bertindak sendiri dan menjalankan hak-haknya atau bertindak untuk memperoleh hak-hak istimewa yang di tetapkan oleh undang-undang, misalnya :

a.       Untuk melangsungkan perkawinaan, bagi seorang wanita harus sudah mencapai umur genap 15 tahun dan untuk pria 18 tahun ( pasal 29 B.W.)

b.      Untuk membuat testamen, harus berumur 18 tahun ( pasal 897 B.W.)

c.       Untuk memberikan kesaksian, 15 tahun ( pasal 1912 B.W.)

d.      Untuk melakukan pengakuan oleh seorang ayah kepada anak-anak luar kawin ( pasal 282 B.W.), sedangkan untuk seorang ibu di bolehkan, meskipun belum mencapai umur 19 tahun.

Menurut ketentuan undang-undang yang berlaku, pelunakan atau pendewasaan di peroleh dengan :

VENIA AETATIS

Venia Aetatis atau surat-surat keterangan pelunakan yang meniadakan keadaan minderjarigheid untuk keseluruhan, dan di berikan oleh Presiden setelah mendengar pendapat Mahkamah Agung ( pasal 419 dan 420 B.W.). Dengan venia aetatis ini, maka seseorang yang masih minderjarig dapat di katakan sama kedudukannya orang yang sudah meerderjarig. Artinya, meskipun ia masih minderjarig, akan tetapi di perkenaankan bertindak sendiri dalam lalu lintas hukum seolah-olah sudah meerderjarig. Pendapat demikian ini di kuatkan oleh ketentuan pasal 424 B.W. yang berbunyi : seseorang yang di nyatakan meerderjarig, maka dalam segala hal perbuatannya di persamakan dengan orang yang sudah meerderjarig. Jadi, ia sebenarnya belum  meerderjarig.

Prosedur permohonan di perlunakan di atur dalam pasal 421, 422 dan 423 B.W.. Tetapi, dalam venia aetatis, tersebut dapat di adakan ketentuan pembatasan untuk kepentingan anak yang masih minderjarig itu sendiri dengan menentukan bahwa untuk membebani benda-benda tidak bergerak ia di wajibkan untuk :

1.      Izin Pengadilan Negeri setempat, sesudah di dengar orang tua, yaitu ayah atau ibu terlama atau bila mereka telah meninggal dunia dari keluarga sedarah dan semenda yang terdekat; dan

2.        Dalam hal Pengadilan memberikan izin untuk menjual barang-barang di bawah tangan, orang tua harus di dengar pula pendapatnya.

PERLUNAKAN ATAU PENDEWASAAN TERBATAS

            Pelunakan terbatas, hanya untuk hal-hal tertentu saja ( pasal 426 B.W.). ketentuan-ketentuan yang mengatur hal-hal tersebut di atur dalam pasal-pasal 426 sampai dengan 432 B.W. menurut ketentuan pasal 426 B.W. hanya anak-anak yang sudah mencapai genap 18 tahun dapat di berikan handlichting yang terbatas. Selanjutnya pasal 427 B.W. menyatakan bahwa Pengadilan tidak akan memberikan keputusan, kecuali sudah mendengar atau memanggil orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua atau wali dan wali pengawas bila anak tersebut berada di bawah perwalian. Perlunakan tersebut memberikan hak-hak tertentu seperti hak-hak yang di miliki oleh orang yang sudah meerderjarig. Hak-hak tertentu tersebut hanya di berikan oleh Pengadilan untuk bertindak dalam hukum mengenai:

1.      Penguasaan bebas atas penghasilannya sendiri.

2.      Membuat perjanjian sewa-menyewa.

3.      Penguasaan dan penanaman tanah ( ladang, sawah, perkebunan)nya sendiri.

4.      Pengurusan perusahaan.

5.      Menjalankan usaha kerajinan tangan ( memahat, melukis, dan lain sebagainnya).

6.      Ikut serta dalam pendirian pabrik.

7.      Mendirikan pabrik sendiri.

8.      Usaha dagang tertentu ( pasal 429 dan 430 B.W.).

Di dalam melakukan perbuatan-perbuatan hukum yang bersangkutan dengan perusahaan dan usaha dagang tersebut, kecuali dalam beberapa hal untuk menghindari penyalahgunaan pelunakan (beperkte handlichting). Pasal 430 B.W. mengadakan perkecualian bahwa yang bersangkutan di larang melakukan persaingan dan pembebanan atas benda-benda tidak bergeraknya dan pengasingan atau menggadaikan surat-surat berharga yang memberikan keuntungan. Selanjutnya, pasal 431 B.W. menyatakan bahwa pelunakan tersebut dapat di cabut oleh Pengadilan, bila anak yang bersangkutan menyalahgunakannya atau ada ke khawatiran yang cukup beralasan, bahwa dia akan menyalahgunakannya. Agar pelunakan tersebut berlaku terhadap pihak ke tiga, maka pelunakan tersebut di dalam penempatannya harus di umumkan dalam berita negara.

F. Pengampuan (curatele)                                            

            Pengampuan adalah orang yang sudah dewasa, yang menderita sakit ingatan menurut undang-undang harus ditaruh dibawah pengampuan atau curatele. Selanjutnya diterangkan, bahwa seorang dewasa dapat ditaruh ibawah curatele dengan alasan  bahwa ia mengobralkan kekayaannya.

            Dalam hal  seorang sakit ingatan, tiapa anggota keluarga berhak untuk memintakan curatele itu, sedangkan terhadap seorang yang mengobralkan kekeayaannya, permintaan itu hanya dapat dilakukan  oleh anggota-angota keluarga yang sangat dekat  saja. Dalam kedua hal itu seorang suami atau isteri selalu dapat memintakan curatele terhadap istri atau  suaminya. Selanjutnya diterangkan, bahwa seorang yang merasa dirinya kurang cerdas  pikirannya sehingga tidak mampu untuk mengurus sendiri kepentingan-kepentingannya, dapat jug mengajukan permohonan supaya ia ditaruh dibawah curatele. Dalam hal seorang yang menderita sakit ingatan, hingga  membahayakan umum, jaksa  diwajibkan meminta curatele bila ternyata belum ada permintaan dari  sesuatu pihak.

            Permintaaan untuk menaruh seorang diibawah curatele, harus diajukan kepada pengadilan negeri dengan menguraikan peristiwa-peristiwa yang menguatkan persangkaan tentang adanya alasan-alasan untuk menaruh orang tersebut dibawah pengawasan, dengan disertai bukti-bukti dan saksi-saksi yang dapat diperiksa oleh hakim. Pengadilan akan mendengar saksi-saksi ini. Begitu pula anggota-anggota keluarga dari orag yang dimintakan curatele itu dan akhirnya orang itu sendiri akan diperiksa. Jikalau hakim menganggap perlu, ia berwenang untuk selama pemeriksaan berjalan, mengangkat seorang pengawas sementara guna mengurus kepentingan orang itu. Putusan pengadilan yang menyatakan bahwa orang itu ditaruh dibawah curatele, harus diumumkan dalam Berita Negara. Orang yang ditaruh dibawah curatele itu, berhak meminta banding (appel) pada Pengadilan Tinggi. Apabila putusan hakim telah memeperoleh putusan tetap, Pengadilan Negeri akan  mengankat seorang perempuan atau kurator. Terhadap seorang yang sudah kawin sebagai pengampu harus diangkat suami atau istrinya, kecuali jika ada hal-hal yang penting yang tidak mengijinkan pengangkatan itu. Dalam putusan hakim selalu ditetapkan, bahwa pengawasan atas curatele itu diserahkan pada Weeskamer.

            Kedudukan seorang yang telah ditaruh dibawah curatele, sama seperti seorang yang belum dewasa. Ia tak dapat lagi melakukan perbuatan-perbuatan hukum secara sah. Akan  tetapi seorang yang ditaruh dibawah curatele atas alasan mengobralkan kekayaannya, menurut undang-undang masih dapat membuat testamen dan juga masih dapat melakukan perkawinan serta membuat perjanjian perkawinan, meskipun untuk perkawinan ini ia selalu harus mendapat izin dan bantuan Kurator serta Weeskamer. Bahwa seorang yang ditaruh dibawah curatele atas alasan sakit ingatan tidak dapat membuat suatu testamen dan juga tidak dapat melakukan perkawinan tidak usah diterangkan lagi, karena untuk perbuatan-perbuatan tersebut diperlukan pikiran yang sehat dan kemauan yang bebas.

            Yang berhak meminta seseorang dibawah pengapuan, karena gila :

a.       Setiap anggota keluarga;

b.      Suami atau istri;

c.       Jaksa, kalau orang itu dapat membahayakan umum.

Sementara itu, yang berhak meminta pengampuan bagi orang yang keborosan ialah:

a.       Anggota  keluarga yang sangat dekat;

b.      Dan suami atau istri.

Permintaan itu harus diajukan kepada pengadilan. Kedudukan seseorang yang berada dibawah pengampuan ialah sama dengan seorang yang belum dewasa. Akan tetapi, seseorang karena keborosan dirinya masih dapat membuat surat wasiat serta menikah.

            Orang yang dibawah pengampuan disebut Kurandus; dan akibatnya ia dinyatakan tidak cakap bertindak. Pengampuan berakhir apabila alasan-alasan itu sudah tidak ada lagi. Tentang hubungan hukum antara Kurator dan Kurandus, tentang syara-syarat timbul dan hilangnya pengampuan dan sebagainya kesemua itu diatur dalam peraturan tentang pengampuan atau curatele.

            Adanya persamaan dan perbedaan antara kekuasaan orang tua, perwalian dan pengampuan. Persamaannya ialah bahwa kesemua itu mengawasi dan menyelenggarakan hubungan hukum orang-orang yang dinyatakan tidak cakap bertindak, sedangkan perbedaannya: pada kekuasaan orang tua kekuasaan asli dilaksanakan oleh orang tuanya sendiri yang masih dalam ikatan perkawinan terhadap anak-anaknya yang belum dewasa; pada perwalian pemeliharaan dan bimbingan dilaksanakan oleh wali, dapat salah satu ibunya atau bapaknya yang tidak dalam keadaan ikatan perkawinan lagi atau orang lain terhadap anak-anak yang belum dewasa; sedangkan pada pengampuan bimbingan dilaksanakan oleh Kurator (yaitu keluarga sedarah atau ornag yang ditunjuk) terhadap orang-orang dewasa yang karena sesuatu sebab dinyatakan tidak cakap bertidak didalam lalu lintas hukum.

Perbuatan-perbuatan Kurandus Dalam Bidang Harta Benda 

Semua perbuatan hukum, baik yang bilateral, maupun yang multilateral, yang dilakukan oleh seorang Kurandus dapat  dinyatakan batal (Vemitiegbaar). Sedangkan perbuatan-perbuatan hukum yang sifatnya sepihak pada umumnya karena hukum batal.

Seorang kurandus yang kadang-kadang dapat berpikir secara normal, diperoleh untuk membuat testamen mengenai hal itu, umum berpendapat bahwa dalam hal membuat testamen harus ada kuratornya. Seperti halnya dalam perwalian, dalam pengampuan juga dikenal adanya asas “pembatasan kebebasan berbuat” oleh kurandus. Misalnya:

a.       Dalam hal perkawinan, kurandus yang karena boros atau mempunyai kebiasaan mabuk akibat minum-minuman keras. Hal yang demikian berlaku pula bagi kurandus yang lemah akal budi dan fisiknya ;

b.      Seorang kurandus yang sudah kawin dalam hal menentukan domisili harus meminta bantuan istrinya,;

c.       Dalam hal membuat perjanjian kawin juga harus meminta bantuan kuratornya;

d.      Dilarang untuk menjadi;

e.       Dilarang menjalankan kekuasaan orang tua;

f.       Tidak boleh meminta pembubarn kebersamaan harta perkawinan; dan

g.      Tidak boleh meminta pembagian harta bersama karena warisan.

Jabatan Pengampu (Curator)

Seorang curator yang mempunyai istri atu suami, maka istri atau suaminya lah yang diangkat sebagai Kurator, kecuali ada alasan-alasan yang penting yang menyebabkan bahwa seyogyanya orang lainlah yang diangkat sebagai kurator (Pasal 451 B.W.).

Bilamana Kurandus mempunyai anak atau anak-anak yang masih minderjarig, maka menurut ketentuan Pasal 451 B.W. karena hukum (Van Rechtswege) Kurator menjadi wali anak-anak tersebut, bila orang tua yang lain tidak dapat melakukan kekuasaan orang tua.

Berakhirnya Pengampuan

Tentang berakhirnya pengampuan, literatur membedakan antara pengampuan secara absolut dengan secara relatif.

1.      Secara absolut :

a.       Kurandus meninggal dunia; dan

b.      Adanya  putusan pengadilan yang menyatakan bahwa sebab-sebab dan alasan-alasan dibawah pengampuan telah hapus.

2.      Secara relatif :

a.       Kurator meninggal dunia;

b.      Kurator dipecat atau dibebas tugaskan; dan

c.       Suami diangkat sebagai kurator yang dahulunya berstatus sebagai kurandus (dahulu berada dibawah pengampuan kurator karena alasan-alasan tertentu.

Dengan berakhirnya pengampuan, yang berarti berakhirnya tugas dan kewajiban kurator, hal ini membawa serta berakhirnya tugas kurator sebagai pengampu pengawas.

Menurut ketentuan Pasal 141 B.W. bahwa berakhirnya pengampuan harus diumumkan sesuai dengan formalitas-formalitas yang harus dipenuhi seperti pada waktu permulaan pengampuan. Disamping itu bahwa ketentuan-ketentuan berakhir perwalian seluruhnya mutatis mutandis berlaku pula berakhirnya pengampuan (Pasal 452 ayat 2 B.W.)

G. Tentang Orang Yang Hilang

Jikalau seorang meninggalkan tempat tinggalnya dengan tidak nmemberikan kuasa pada seseorang untuk mengurus kepentingan-kepentingannya, sedangkan kepentingan-kepentingan itu harus diurus atau orang itu harus diwalkili, maka atas permintaan orang yang brkepentingan ataupun atas permintaan jaksa, hakim untuk sementara dapat memerintahkan balai harta peninggalan (weeskamer) untuk mengurus kepentingan-kepentingan orang yang berpergian itu dan dimana perlu mewakili orang itu. Jika kekayaan orang yang berpergian itu tidak begitu besar, maka pengurusannya cukup diserahkan saja pada anggota-anggota keluarga yang ditunjuk oleh hakim. Weeskamer berkewajiban jika perlu menyegel dahulu kekayaan itu membuat pencatatan tentang benda-benda tersebut dan seterusnya akan di perlakukan menurut peraturan yang belaku bagi pengurusan harta benda seorang yang masih dibawah umur. Tiap tahun weeskamer harus pula memberikan pertanggungjawaban kepada kejaksaan negeri setempat.

Jika sesudah lima tahun terhitung sejak hari keberangkatan orang yang meninggalkan tempat tinggalnya tanpa memberikan kuasa untuk mengurus kepentingan-kepentingannya, dan selama itu tidak ada kabar yang menunjukan dia masih hidup, maka orang-orang yang berkepentingan, dapat meminta pada hakim supaya dikeluarkan suatu pernyataan yang menerangkan, bahwa orang yang meninggalkan tempat tinggalnya itu “dianggap telah meninggal”. Sebelumnya hakim mengeluarkan suatu pernyataan yang demikian itu, harus dilakukan dahulu suatu panggilan umum (antara lain dengan memuat panggilan itu dalam surat-surat kabar) yang diulangi paling sedikit tiga kali lamanya. Hakim juga akan mendengar saksi-saksi yang dianggap perlu untuk mengetahui duduk perkaranya mengenai orang yang meninggalkan tempat tinggalnya itu dan jika dianggapnya perlu ia dapat menunda pengambilan keputusan hingga lima tahun lagi dengan mengulangi panggilan umum.

Dalam hal orang yang meninggalkan tempat tinggalnnya itu meninggalkan suatu penguasaan untuk mengurus kepentingan-kepentingannya, maka harus ditunggu selam sepuluh tahun lewat sejak diterimanya kabar terakhir dari orang itu, barulah dapat diajukkan permintaan untuk mengeluarkan suatu pernyataan sebagaimana termaksud diatas.

Setelah dikeluarkan pernyataan itu oleh hakim, maka para ahli waris baik yang menurut Undang-undang maupun yang di tunjuk dalam surat wasiat berhak mengoper kekuasaan atas segala harta kekayaan, asal saja dengan memberikan jaminan-jaminan bahwa mereka tidak akan menjual benda-benda itu.

Para ahli waris itu, lalu menguasai benda-benda itu sebagai orang-orang yang mempunyai hak vruchtgebruik atau hak pemakain atas benda-benda tersebut. Seterusnya mereka berhak untuk mnyuruh membuka surat-surat wasiat yang ada dan belum terbuka.

Setelah lewat 30 tahun, terhitung mulai hari dan tanggal surat pernyataan yang di keluarkan oleh hakim atau apabila orang yang dianggap telah meninggal itu, seandain ya ia masih hidup, sudah mencapai umur 100 tahun, maka para ahli waris dapat mengadakan suatu pembagian warisan yang tetap.

Sebagaimana telah diterangkan dalam bagian mengenai perkawinan, maka seorang suami atau istri dari orang yang telah meninggalkan tempat tinggalnya itu setelah lewat 10 tahun sejak hari keberangkatannya, orang itu dapat meminta pada hakim untuk di berikan ijin guna kawin lagi. Perkawinan yang lama itu di anggap dihapuskan pada waktu perkawinan baru di langsungkan.

BAB III

KESIMPULAN

Setelah kita mengetahui apa pengertian hukum keluarga maka dapat kita ketahui bahwa apa-apa saja ruang lingkup dalam hukum keluarga. Ruang lingkup dalam hukum keluarga itu meliputi: perkawinan, perceraian, harta benda dalam perkawinan, kekuasaan orang tua, pengampuan, dan perwalian. Namun di dalam bagian hukum keluarga hanya difokuskkan pada kajian perkawinan, perceraian, dan harta benda dalam perkawinan.

Sebagai suatu hubungan hukum, perkawinan menimbulkan hak dan kewajiban suami istri. Yang dimaksud “hak” ialah sesuatu yang merupakan milik atau dapat dimiliki oleh suami atau istri yang timbul karena perkawinannya. Sedangkan kewajiban ialah sesuatu yang harus dilakukan atau di adakan oleh suami atau istri untuk memenuhi hak dan dari pihak yang lain.

Jadi, Hukum Keluarga merupakan hukum yang bersumber pada pertalian keluarga, jadi hubungan keluarga ini sangat penting karena ada sangkutpautnya dengan hubungan anak dengan orang tua, hukum waris, perwalian dan pengampuan. Dan keluarga dari arti sempit adalah orang seisi rumah, anak istri, sedangkan dalam arti luas keluarga berarti sanak saudara atau anggota kerabat dekat.